Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah menyampaikan imbauannya kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi 112. Hal tersebut didasarkan pada norma yang dipakai dalam membaca perkembangan, dan pihaknya juga telah berkomunikasi dengan banyak pihak untuk menetapkan keputusan tersebut.
“Pandangan kami bukan negatif, tapi sesungguhnya justru konstruktif. Jadi apapun itu, baik tanggal sebelas maupun sesudahnya oleh siapapun kalau sifatnya pengerahan masa dalam pandangan kami sebaiknya tidak dilakukan,” papar Haedar di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya 62 Jakarta, Rabu (8/2).
Hal itu juga, seperti disampaikan Haedar, didasarkan pada beberapa pertimbangan, diantaranya pertama bahwa moment tersebut bertepatan dengan waktu menjelang pilkada DKI Jakarta, Ia menilai jika dilakukan aksi maka ada kemungkinan suasana menjadi tidak kondusif.
“Kedua, bahwa lebih baik kita menjaga pilkada ini agar menjadi pilkada yang demokratis, objektif, adil, jujur dan bermartabat serta manghasilkan para pemimpin yang jadi teladan umat dan bangsa sekaligus juga mampu membawa daerah dan bangsa ini menjadi lebih maju,” pungkas Haedar.
Selain itu pihaknya juga mengimbau agar masyarakat mengutamakan kemaslahatan, mengingat jika masyarakat melakukan aksi massa dan dibalas dengan aksi massa yang lain maka Muhammadiyah berprinsip hal tersebut akan menimbulkan mudharat.
Lebih dari itu menurutnya harus ada masa jeda untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah kebangasaan dan keumatan secara lebih tersistem, tidak hanya terbatas pada aksi massa. Maka kondisi seperti ini harus dicegah. “Penting untuk tetap mengawal kasus penistaan agama yang sedang berlangsung dengan sebaik-baiknya, akan tetapi suasana kehidupan kebangsaan dan keumatan tidak boleh rusak,” imbuhnya.
Meski begitu aksi masa yang akan dilaksanakan 11 Februari mendatang kemungkinan tetap berlangsung, maka Haedar menghargai itu dalam konteks substansi dan aspirasi. Namun ia menghimbau agar mencari formula lain selain aksi massa karena aspirasi tidak harus disampaikan melalui aksi massa.
“Kalau tadi misalkan lewat gerakan shalat berjamaah, lalu di situ juga ada penyampaian aspirasi untuk kalangan penegak hukum, untuk pihak kepolisian, untuk pemerintah dan untuk siapapun saya pikir itu cukup elegan dan demokratis,” tutup Haedar.
sumber : www.muhammadiyah.or.id
