YOGYAKARTA – Maqashidusy Syariah Islam selama ini dalam pandangan lama, tekanannnya lebih bersifat menjaga, melestarikan, tetapi kurang menekankan pada development (pengembangan) dan human righ (hak asasi manusia). Dalam kerja-kerja kebencanaan yang diperlukan adalah development, sulit sekali melokalisir kebencanaan sesuai dengan ras, suku, agama dan bahasa.
Demikian disampaikan Prof. Dr. M. Amin Abdullah Guru Besar Ilmu Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam acara Tadarus MDMC pada, Sabtu (1/5/2021) malam dengan tema Islam Progresif dan Peran Lembaga Kemanusiaan.
Mengawali paparannya Prof. Amin Abdullah menyampaikan tentang Islam pogresif dengan mengajak peserta untuk melihat landasan teoritisnya tentang maqashidusy syariah dari kerja-kerja kemanusiaan dalam kebencanaan.
“Kemudian pemahaman muslim terhadap maqashidusy syariah yang lama itu penekanannya juga cenderung untuk individu, belum untuk masyarakat apalagi kemanusiaan yang merupakan tingkat pemikiran lebih tinggi. Nilai-nilai paling universal dan mendasar seperti keadilan itu kadang-kadang sulit difahami,” kata Prof. Amin Abdullah.
Menurutnya, MDMC dengan kerja-kerja kemanusiaannya dalam lingkup kebencanaan, menurut Amin Abdullah sudah berada dalam jalur yang benar menurut pandangan maqashidusy syariah yang baru.
“MDMC tidak lagi terjebak lagi dalam pandangan muslim non muslim, kemanusiaan adalah kemanusiaan, itu tanpa syarat, begitu ada bencana ya harus dibantu, tanpa pandang bulu,” imbuhnya.
Selanjutnya Prof. Amin Abdullah memaparkan tentang enam karakteristik muslim progresif ijtihadis atau Islam Berkemajuan. Yang pertama Mengadopsi pandangan bahwa beberapa bidang hukum Islam tradisional memerlukan perubahan dan reformasi substansial dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Muslim saat ini.
Kedua, senderung mendukung perlunya fresh ijtihad dan metodologi baru dalam ijtihad untuk menjawab permasalahan permasalahan kontemporer. Ketiga, mengkombinasikan kesarjanaan Islam tradisional (alTurats) dengan pemikiran dan pendidikan modern (al-Tajdid); (sains, sosial dan humaniora; general education).
Keempat, menurut Prof. Amin Abdullah adalah berkeyakinan bahwa perubahan sosial, baik pada ranah intelektual, moral, hukum, ekonomi atau teknologi, harus tergambar jelas dan terrefleksikan dalam hukum Islam.
Kelima, tidak mengikutkan dirinya pada dogmatism atau madzhab hukum dan teologi tertentu dalam pendekatan kajiannya dan terakhir keenam, meletakkan titik tekan pemikirannya pada keadilan sosial, keadilan gender, HAM dan relasi yang harmonis antara Muslim dan non-Muslim.
Keenam, Prof. Amin Abdullah mengingatkan kepada para peserta untuk membedakan antara Islam progresif dengan sekulerisme.
“Sekulerisme apa yang kita lakukan tidak ada hubungannya dengan agama, kalau Islam progresif etika dan value berhubungan erat dengan agama. Muslim progresif terikat secara mendalam dengan etika agama, sedangkan sekulerisme mencabut agama seakar-akarnya,” papar Prof. Amin dalam paparan terakhirnya.
Membuka Tadarus, Ketua MDMC PP Muhammadiyah Budi Setiawan menyampaikan selama ini MDMC sudah melaksanakan banyak aksi-aksi kemanusiaan meskipun orang mengenal MDMC bergerak di bidang kebencanaan.
“MDMC di tahun-tahun lalu terlibat dalam aksi-aksi kemanusiaan yang memang spesifik contohnya konflik di Sampang dan di Lampung,” kata Budi Setiawan.
Menurut Budi Setiawan sejak awal nilai kemanusiaan sudah dipelajari MDMC. Dalam kebencanaan, nilai-nilai kemanusiaan lah yang kami angkat. Kami tidak memandang itu daerah Muhammadiyah atau bukan, tetapi karena daerah itu memerlukan pertolongan. Termasuk ketika di Bali, MDMC mengelola pengungsian, itu tidak jadi masalah.
Terkait dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh Prof. Amin Abdullah, Budi Setiawan berharap pemahaman mengenai maqashidusy syariah yang baru menjadikan pikiran berkemajuan sehingga tidak perlu jadi sekuler dan liberal untuk melakukan banyak hal dalam Islam Berkemajuan.
Laporan: Tim Media MDMC
